Terwujudnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai.

1. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;
4. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
5. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
6. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
7. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
8. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.